Soal-soal Latihan CC UU'45

SOAL A

A.Isian Singkat !
1.Isi UUD 45 tentang kementrian negara pasal 17 ayat 1 adalah,..............

2.Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,adalah tujuan............

3.Perubahan UUD negara republik Indonesia tahun 1945 yang di lakukan oleh MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan uasaha pencapaian citaa-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam...............

4.Sebelum melakuakan perubahan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945,MPR dalam sidang Istimewa MRP tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR nomor...........................,tentang Referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional dengan persyaratan yang demekian sulit sebelum di lakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR.

5.Pasal 5 ayat (1),pasal 7,pasal 9,pasal 13 ayat (2),pasal 14,pasal 15,pasal 17 ayat (2) dan (3),pasal 20,pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal UUD 1945 yang di ubah pada perubahan.........

6.Pada pasal 22E ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah............

7.Melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD,termasuk wewenang dan tugas MPR......... perubahan UUD 1945.

8.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,termasuk isi dari pasal....UUD 1945.

9.Pada pasal 8 ayat (2):Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden,selambat-lambatnya dalam waktu............,MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang di usulkan oleh............

10.Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas........dan.......

11.Jenis Putusan MPR yang harus disosialisasikan kepada masyarakat adalah....

12.TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang pengangkatan pahlawan AMPERA,termasuk TAP MPR/MPRS yang dinyatakan..........

13.UUD 1945,UU/PERPU,PP,PERPRES dan PERDA adalah Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menurut.........

14.TAP MPR No.II/MPR/1999,TAP MPR No.I/MPR/2000,TAP MPR No.II/MPR/2000,TAP MPR No.V/MPR/2001 dan TAP MPR No.V/MPR/2002,merupakan TAP MPR yang terdapat di dalam pasal 5 tentang...........

15.Hasil kerja TIM KERJA MPR RI tentang status hukum TAP MPRS dan TAP MPR RI berdasarkan TAP MPR RI No.I/MPR/2003 sampai dengan Februari 2007,dinyatakan jumlah pasal yang tidak berlaku lagi,yang berjumlah...........pasal.

16.Seperangkat norma-norma moral yang berisi nilai-nilai etik dalam perikehidupan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota MPR RI disebut.......

17.Setelah diubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas 2 bagian,yaitu.......dan..........

18.Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara,yaitu.............

19.Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil Perubahan Ketiga(tahun 2001) yang mengatur..............................

20.Posisi putusan MK menjadi/acuan bagi......mengenai apakah usul pemberhentian Prsiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

21.Ketentuan Pasal 7B yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan 3 lembaga negara,yaitu.............

22.DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti da abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik.Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan negara/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara yang paling tepat memberikan..........

23.Pergeseran kewenangan membentuk UU,yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan kepada DPR,merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,yakni DPR sebagai..............dan Presiden sebagai.......

24.Pada Pasal 24 ayat (2) dibentuk satu lembaga peradilan baru,yaitu........

25.Pada Aturan Peralihan pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh.................

26.MPR ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003,termasuk isi dari Aturan.........,pasal.............

27.Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akaan memenuhi kewajibaan Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta bebakti kepada Nusa dan Bangsa,adalah isi dari.................. Pasal.....UUD 1945.

28.Hak kebebasan dan hak untuk hidup,memeluk agama,kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,kebebasan mengeluarkan pendapat dan persaan,termasuk hak asasi....................


B.Essay ?
1.Sebutkan isi Pasal 10,pasal 15 dan pasal 16 UUD 1945 !

2.Sebutkan ketetapan MPR yang dapat dikeluarkan,yang berifat penetapan(beschikking) !

3.Apa tujuan Pembentukan TAP MPR RI No.I/MPR/2003 ?

4.Apa isi/bagian batang tubuh sebelum perubahan UUD 1945 ?

5.Jelaskan Tata cara perubahan UUD !

6.Sebutkan Tata cara Pelantikan Presiden !

7.Sebutkan Pasal-pasal pada UUD 1945 yang diubah pada perubahan kedua !

8.Sebutkan 11 TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang !

9.Mengapa TAP MPR No.V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tidak berlaku ?

10.Mengapa isi Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah ?

11.Jelaskan isi dari Sumpah Presiden yang terdapat pada Pasal 9 UUD 1945 !

12.Apakah yang harus dilakukan DPR dalam hal mengusulkan pemberhentian Presiden dam/atau Wakil Presiden !

13.Sebutkan isi Pasal 22E UUD 1945 yang mengalami perubaahan !

14.Dalam Pasal 22D mengenai apasajakah atas pelaksanaan Undang-undang DPR dapat melakukan pengawasan.

15.Sebutkan tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !

16.Apa sajakah wewenang Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi ?

17.Apakah yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

18.Jelaskan perbedaan TNI(AD,AL,AU) dengan POLRI !

19.Sebutkan 6 jenis rapat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat !

20.Sebutkan Indikato-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020


Soal B

A.Isian Singkat !
1.Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal..........

2.Kita sering medengar istilah otonomi.Istilah ini sering disebut di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang...........

3.Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia disebut...............

4.Dewan Perwakilan Daerah(DPD) adalah unsur MPR yang memiliki kepentingan......

5.Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama menetapkan...........

6.Fungsi DPR adalah sebagai..........

7.Dalam Negara demokrasi,kekuasaan tertinggi berada di tangan...............

8.Pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 terutama terhadap pemerintahan.....

9.Kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga negara di Indonesia dijamin dalam UUD
pasal............

10.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
adalah tugas/wewenang MPR................ perubahan UUD Negara Republik Indonesia.

11.Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal............

12.Perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,yaitu tanggal.............

13.Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dimulai dengan pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II oleh Badan Pekerja MPR untuk menyiapkan Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR,Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR untuk diajukan dan dibahas dalam sidang................

14.Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip........

15.Tata urutan peraturan perundang-undangan urutan ketujuh menurut ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 adalah..............

16.Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 mengatur tentang adanya macam-macam pengadilan,yaitu..............

17.Undang-Undang No.24 Tahun 2003 mengatur tentang...............

18.Mengukuhkan atau membatalkan putusan pengadilan lain ditingkat kasasi adalah
tugas dan fungsi....................

19.Tata urutan peraturan perundang-undangan urutan ketiga menurut UU No.10 Tahun 2004 adalah......................

20.Penataan peran TNI telah diatur dalam UU No..................tentang Pertahanan Negara dan UU No....................tentang Tentara Nasional Indonesia.

21.Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah meletakkan kewenangan Pemerintah di bidang....................

22.Pada Sidang Tahunan MPR 2003,selain membentuk Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003,MPR juga membentuk Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang.........................

24.Tujuan pembentukan Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tetib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tetang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI ialah untuk...........................................

25.Dasar hukum pembentukan Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2004 tetang Kode Etik Angota MPR RI Indonesia adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang...................

26. Kedudukan MPR sebelum perubahan UUD 1945 adalah sebaagai..................

27.Ketetapan MPR berisi hal-hal yang bersifat..................

28.Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 membahas tentang........

29.Sebelum perubahan,UUD 1945 terdiri dari.........Bab dan ............... ayat.

30.Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden,hal ini diatur dalam pasal.........ayat........UUD
1945.

31.Isi Pasal 14 ayat (1) adalah.........

32.Dalam UUD 1945 pada Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS,pada
perubahan................UUD 1945.

33.Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota............

34.Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional,yang populer disebut.........

35.Ketentuan kuorum sebanyak tiga perempat dari jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ................... dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang didukung suara terbanyak.

36.Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia digantikan oleh............sampai habis masa jabatannya.

37.Perubahan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat.........dan..................oleh negara dalam satu pasal,yaitu Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

38.Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang,presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan..........................


B.Essay
1.Sebutkan isi Pasal 7B ayat (3) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 !

2.Sebutkan Tata Urutan Perundang-undangan menurut TAP MPR Nomor III/MPR/2000 !

3.Sebutkan 8 TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku !

4.Sebutkan fungsi,wewenang,dan hak DPR !

5.Apasajakah Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung ?

6.Sebutkan tugas dan Wewenang MPR sebelum perubahan yang tidak terdapat pada tugas
dan wewenang MPR sesudah perubahan !

7.Sebutkan Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakli Presiden !

8.Sebutkan tujuan perubahan UUD Negara Republik Indonesia !

9.Apa latar-belakang perubahan UUD 1945 !

10.Apa sajakah bahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ?

Soal C
A.Isian Singkat !
1.Menurut Pasal 20 ayat (1),DPR memegang kekuasaan..............

2.MPR terdiri dari anggota.............

3.Pengakuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya........dari jumlah anggota.

4.Pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten,dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui..............

5.Pemerintah daerah provinsi.daerah kabupaten dan kota memgatur dan megurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan..................

6.Negara mengakui dan menghotmati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip.........................

7.Dalam melaksanakan fungsinya,selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar,DPR mempunyai hak angket,hak menyatakan pendapat dan.........

8.DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan................

9.Pada Pasal 23E ayat (1):Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang............dan..........

10.Anggta Kmisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan...............

11.Menurut Pasal 24C ayat (3):Mahkamah Agung mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden,yang diajukan masing-masing.........

12.Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh.............

13.Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat,Angkatan Laut,dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas.................

14.Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya,atau perbuatan tercela;dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,DPR menyelenggarakan sidang ................... untuk merumuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

15.Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangaka pelangsanaan fungsi ........... DPR.

16.Dalam hal RUU yang telah disetujui barsama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui,RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan,adalah isi dari Pasal....... ayat............

17.Pada Sidang Umum MPR tahun 1999,Komisi C Majelis menyepakati cara penulisan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam bentuk.........

18.Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada sidang....................tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama.

19.Sistem yang dianut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ............ ,yakni kekuasaan domianan berada ditangan Presiden,yang merupakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

20.Mememberi pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi adalah wewenang...........

21.Wajib memeberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mennurut Undang-Undang Dasar adalah kewajiban lembaga negara.........

22.Mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang...............

23.Sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat,serta menegakkan hukum adalah tugas....................

24.Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 membahas tentang.............

B.Essay
1.Sebutkan isi pasal 20 ayat (1),pasal 4 (1) dan pasal 24 ayat (1) !

2.Apa yang dimaksud dengan Waega negara dan Penduduk ?

3.Apasajakah yang berkaitan dalaam RUU,DPR dapat mengajukan dan ikut membahas ?

4.Apa yang dimaksud dengan Hak assi dalam hukum dan pemerintahan ?

5.Jelaskan perbedaan Mentri,Presiden,MPR dan DPR !

6.Sebutkan isi Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 !

7.Sebutkan mteri dan ruang lingkup sosialisasi tentang Ketetapan dan Keputusan MPR RI !

8.Membahas tentang apakah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 dan TAP MPR RI Nomor X/MPR/2001 ?