Sunday, May 9, 2010

Soal B UUD'45

Soal B

A.Isian Singkat !
1.Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal..........

2.Kita sering medengar istilah otonomi.Istilah ini sering disebut di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang...........

3.Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia disebut...............

4.Dewan Perwakilan Daerah(DPD) adalah unsur MPR yang memiliki kepentingan......

5.Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama menetapkan...........

6.Fungsi DPR adalah sebagai..........

7.Dalam Negara demokrasi,kekuasaan tertinggi berada di tangan...............

8.Pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 terutama terhadap pemerintahan.....

9.Kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga negara di Indonesia dijamin dalam UUD
pasal............

10.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
adalah tugas/wewenang MPR................ perubahan UUD Negara Republik Indonesia.

11.Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal............

12.Perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,yaitu tanggal.............

13.Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dimulai dengan pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Ad Hoc II oleh Badan Pekerja MPR untuk menyiapkan Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR,Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR untuk diajukan dan dibahas dalam sidang................

14.Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip........

15.Tata urutan peraturan perundang-undangan urutan ketujuh menurut ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 adalah..............

16.Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 mengatur tentang adanya macam-macam pengadilan,yaitu..............

17.Undang-Undang No.24 Tahun 2003 mengatur tentang...............

18.Mengukuhkan atau membatalkan putusan pengadilan lain ditingkat kasasi adalah
tugas dan fungsi....................

19.Tata urutan peraturan perundang-undangan urutan ketiga menurut UU No.10 Tahun 2004 adalah......................

20.Penataan peran TNI telah diatur dalam UU No..................tentang Pertahanan Negara dan UU No....................tentang Tentara Nasional Indonesia.

21.Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah meletakkan kewenangan Pemerintah di bidang....................

22.Pada Sidang Tahunan MPR 2003,selain membentuk Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003,MPR juga membentuk Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang.........................

24.Tujuan pembentukan Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tetib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tetang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI ialah untuk...........................................

25.Dasar hukum pembentukan Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2004 tetang Kode Etik Angota MPR RI Indonesia adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang...................

26. Kedudukan MPR sebelum perubahan UUD 1945 adalah sebaagai..................

27.Ketetapan MPR berisi hal-hal yang bersifat..................

28.Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 membahas tentang........

29.Sebelum perubahan,UUD 1945 terdiri dari.........Bab dan ............... ayat.

30.Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden,hal ini diatur dalam pasal.........ayat........UUD
1945.

31.Isi Pasal 14 ayat (1) adalah.........

32.Dalam UUD 1945 pada Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS,pada
perubahan................UUD 1945.

33.Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota............

34.Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional,yang populer disebut.........

35.Ketentuan kuorum sebanyak tiga perempat dari jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ................... dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang didukung suara terbanyak.

36.Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia digantikan oleh............sampai habis masa jabatannya.

37.Perubahan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat.........dan..................oleh negara dalam satu pasal,yaitu Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

38.Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang,presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan..........................


B.Essay
1.Sebutkan isi Pasal 7B ayat (3) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 !

2.Sebutkan Tata Urutan Perundang-undangan menurut TAP MPR Nomor III/MPR/2000 !

3.Sebutkan 8 TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku !

4.Sebutkan fungsi,wewenang,dan hak DPR !

5.Apasajakah Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung ?

6.Sebutkan tugas dan Wewenang MPR sebelum perubahan yang tidak terdapat pada tugas
dan wewenang MPR sesudah perubahan !

7.Sebutkan Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakli Presiden !

8.Sebutkan tujuan perubahan UUD Negara Republik Indonesia !

9.Apa latar-belakang perubahan UUD 1945 !

10.Apa sajakah bahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ?

No comments:

Post a Comment